Pemerintah Tegaskan Pengadaan Tanah di IKN akan Perhatikan Hak Adat

Upaya pengadaan tanah di IKN Nusantara masih berlangsung hingga kini. Dalam prosesnya, Kementrian ATR/BPN pastikan akan tetap memperhatikan hak adat masyarakat. Untuk lebih jelasnya, simak informasi dalam artikel di bawah ini, ya!

Area IKN nantinya akan terbagi menjadi wilayah darat dan laut.

Wilayah darat memiliki luas sekitar 256 ribu hektar, sementara perairannya sekitar 68 ribu hektar.

Lantas, bagaimanakan proses pengadaan tanah di IKN sejauh ini?

Berikut berita selengkapnya!

Pengadaan Tanah di IKN akan Perhatikan Hak Adat

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Proses pembebasan lahan di Kalimantan Timur tentu akan bersinggungan dengan masyarakat adat.

Pemerintah sendiri memastikan akan tetap memperhatikan hak atas tanah yang mereka miliki selama proses pembebasan lahan berlangsung.

“Terkait pengadaan tanah, saya pastikan proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat,” kata Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahtanto, dilansir dari idntimes.com, Rabu (12/10/2022).

Dengan begitu, tidak akan ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh proyek pembangunan ini.

Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah percepatan untuk membangun Ibu Kota Negara baru.

Salah satu langkahnya adalah membuat peta tematik pertanahan dan ruang serta pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.

Sejauh ini, progres pengadaan tanah di IKN sudah sesuai dengan rencana yang pemerintah buat.

Pemerintah juga memastikan untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Otorita IKN.

Lalu, pemerintah juga tengah menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN 2022-2024.

Ada empat dari sembilan materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah rampung.

“Di akhir 2022, saya menargetkan seluruh materi teknis RDTR (rampung),” jelas Hadi.

Optimis Pembangunan Berjalan Lancar

Sumber: republika.co.id

Lebih lanjut, Hadi mengatakan bahwa ia optimis pembangunan IKN akan berjalan sesuai dengan target.

Sebagai catatan, rencananya IKN akan dibangun menjadi kota pintar yang kompetitif di tingkat global.

“Sebagaimana arahan bapak presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global,” jelas Hadi, dilansir dari republika.co.id, Rabu (12/10/2022).

Terlebih untuk meminimalisir risiko lonjakan harga akibat mafia tanah di kawasan IKN, pemerintah sudah memberlakukan kebijakan land freezing.

Ini merujuk pada pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah di suatu kasawan spesifik.

Hadi sendiri telah melakukan kunjungan ke Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memantau kondisi lapangan.

“Saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan,” pungkasnya.

***

Semoga informasi di atas bermanfaat untukmu, Property People.

Temukan artikel menarik lainnya hanya di Google News Berita hostara Indonesia.

Jangan lupa, kunjungi hostara/id dan hostara yang selalu #AdaBuatKamu untuk menemukan hunian impianmu.

Ada berbagai penawaran properti menarik seperti kawasan Dago Village di Bandung